"Kalau terinventarisir, kan jelas gimana manfaat dan peruntukannya. Contoh, bengkok juga bisa untuk stimulan tunjangan perangkat desa atau pengembangan lain yang sasarannya untuk kepentingan luas masyarakat desa," usul A. Ahmad (23), aktivis sekolah tinggi, Jumat (18/10/2013).
Saat bengkok tidak terinventarisir dengan baik, sambungnya, acap kali benang kusutnya berdampak pada kinerja aparat dan perangkat desa di lingkup pemerintahan desa, terutama ketika terjadi transisi atau mutasi dan rotasi para pejabat desa tersebut.
"Survey di lapangan, manakala terjadi perubahan struktur pegawai pemerintahan desa, justru urusan bengkok ini tak terinventarisir baik, sering terjadi saling tanya yang berujung kecurigaan," katanya.
Dijelaskannya, inventarisasi bengkok di pemerintahan desa juga perlu digerakan sehingga meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang atau korupsi terhadap aset masyarakat di desa.
"Upaya itu tidak sulit untuk ditempuh, jika memang Karawang serius memberantas korupsi," tandasnya. (fir)