Selain menyamakan persepsi, bupati juga mengajak meningkatkan harmonisasi kerja antar instansi dalam menyusun konsep kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang lebih bersifat partisipatif, melaksanakan gerakan penyuluhan di setiap tingkatan yang dapat mendukung sistem agribisnis, serta meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Karawang.
Menurut bupati, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan nasional yang tidak hanya memberikan andil terhadap ketahanan pangan, juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian secara menyeluruh.
Dengan begitu, pembangunan bidang pertanian merupakan salah satu prioritas utama yang di laksanakan di Kabupaten Karawang, antara lain dilakukan melalui program yang bersifat lokal kabupaten, maupun melalui program-program yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
�Dalam hal ini, berdasarkan potensi yang ada maka pembangunan pertanian di Kabupaten Karawang, di titik bertakan pada sub sektor tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura, perikanan serta peternakan,� imbuhnya.
Lebih lanjut bupati menjelaskan, pembangunan pertanian tidak terlepas dari potensi lahan pertanian yang dimiliki, yakni luas baku lahan sawah mencapai 94.311 hektar dengan jumlah produksi sebesar 1.435 juta ton GKP.
�Hal ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, semuanya merupakan penunjang Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat dan nasional,� tambahnya.
Sementara itu, instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai target produksi tersebut yaitu melalui pemantapan program P2BN, diantaranya peningkatan produktivitas persatuan luas serta rekayasa teknologi dan sosial melalui optimalisasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, teknologi pasca panen dan pemasaran hasil produksi.
Ketua panitia penyelenggara kegiatan ini, Ir. Tarkim G. Sukmara, MP, menyebutkan, kegiatan ini diikuti 200 penyuluh dan 'stake holder' di bidang pertanian, mereka menyampaikan materi, diantaranya Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) terkait mekanisme pengendalian hama terpadu, Perum Jasa Tirta II terkait jadwal pemberian air musim tanam rending dan gadu, serta sejumlah dinas instansi terkait lainnya, seperti Distanhutbunak, BP4K termasuk Dinas Bina Marga dan Pengairan. (rls)