KARAWANG, KarawangNews.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang menyatakan tidak akan ada kecurangan hasil test yang diikuti ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori dua khusus bagi para pegawai yang berstatus tenaga honorer sejak Januari 2005. Ini sesuai edaran pengumuman hasil test CPNS K2 yang akan disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karawang pada tanggal 24 Desember 2013 mendatang.
"Untuk pengangkatan calon PNS kategori dua tidak mungkin ada kecurangan, kecuali lowongan pada jalur umum," kata Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Obang Nurbayu, S.H, Senin (11/11/2013).
Kata dia, PGRI mengklaim seleksi calon PNS untuk kategori dua cenderung diperuntukan bagi pegawai honorer yang memiliki masa kerja sejak januari 2005, ini tentu kemungkinan kecurangan pada proses pengangkatan CPNS kategori dua sangat kecil. Tidak hanya melalui tahap seleksi, proses validasi data base pegawai honorer sudah disosialisasikan BKD sejak tahun 2005.
Diketahui, tes yang dilakukan serentak belum lama ini diikuti seluruh peserta CPNS K2 di seluruh daerah kabupaten/kota pada Minggu (3/11/2013). Testing seluruh peserta CPNS K2 diklaim PGRI sebagai ajang seleksi, dengan alasan peluang angka lebih kecil dari jumlah peminat.
Pemerintah pusat tidak akan berani main-main, apalagi sampai berbuat curang. Adapun selain dari tes, ada juga proses pemberkasan melibatkan BKD," jelasnya.
Selaku petinggi organisasi guru-guru se-Kabupaten Karawang, Obang Nurbayu menyarankan, pemerintah pusat dan BKD Kabupaten Karawang mengulang validasi data PNS pasca pengumuman nanti. Dengan target, akurasi data pegawai berstatus PNS berkaitan dengan jumlah kebutuhan tunjangan dari APBD per tahun anggaran.
"Ketika ada yang masuk dan keluar, Pemda Karawang melalui BKD baiknya segera menggelar verifikasi ulang untuk data pegawai PNS aktif," ucapnya.
Anggaran transportasi pegawai yang masuk sebagai kategori tunjangan reguler dari APBD murni melalui bidang pendidikan, khususnya di sektor pengawasan, jangan sampai ada temuan jumlah angka diatas kertas berbeda dengan realisasi di lapangan.
"Pemda Karawang ikut menyesuaikan kebijakan dari Corps PGRI." kata Obang. (get)