"Pergantian itu tidak efektif, kita memerlukan sosialiasi kepada masyarakat mulai dari awal lagi," katanya, di acara peresmian Sistem Teknologi Informasi Karawang Sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Rabu (29/1/2014) siang.
Padahal DPRD Karawang merencanakan, masyarakat Karawang akan diasuransikan semuanya melalui Jamkesda. Sebelumnya, program Jamkesda dianggarkan Rp 50 miliar untuk masyarakat, kemudian akan ditambah menjadi Rp 100 miliar agar seluruh masyarakat Karawang bisa tercover, tanpa terkecuali.
"Namun setelah Jamkesda diganti BPJS, rencana tersebut gagal," ujarnya.
Program BPJS yang diterapkan di Kabupaten Karawang sudah ketinggalan, kata Tono, program itu layak digunakan di wilayah Papua dan sekitarnya. Diakuinya, Karawang sudah maju memiliki program tersendiri yaitu Jamkesda.
"Kita bisa tanya saja kepada masyarakat lebih mudah mana Jamkesda dan BPJS. Saya yakin akan lebih memilih Jamkesda, karena program milik daerah lebih cepat ditanggapi dibanding BPJS," tuturnya. (spn)