"Membuat undang-undang pun kita belum mandiri," ucapnya.
Kata dia, kontrak kerja Indonesia dengan negara asing hasilnya lebih menguntungkan negara asing dibanding untuk bangsa sendiri, seperti petambangan di Free Port Papua Irianjaya yang hasilnya dikeruk untuk negara asing, sedangkan Indonesia hanya mendapat 1 persen dari hasil pertambangan tersebut.
"Dari hasil penambangan ini, kita hanya mendapat royalty 1 persen," tandasnya.
Sumber daya alam saat ini dikelola dan dilaksanakan oleh negara, tetapi hasilnya dipakai oleh konglomerat, ini menunjukan bangsa Indonesia belum mandiri.
�Ada sesuatu yang salah, sebenarnya kita belum merdeka dan belum mandiri, tetapi sama seperti jaman sebelumnya," jelasnya.
Masalah kedua yang harus dicermati, lanutnya, yakni akhlak bangsa ini yang sedang berada dalam nitik rendah.
�Jadi banyak hal yang menurut ukuran bangsa kita dahulu tidak layak dan tidak sopan, sekarang dianggap biasa-biasa saja,� imbuhnya.
Untuk mensikapi itu, dia menekankan Muhammadiyah untuk meningkatkan syiar dakwah dan meningkatkan tahlilan, karena jika sepi tahlilan akan menyebabkan kesalahan fatal, ini juga yang dianggap menjadi penghalang pembangunan masjid-masjid yang dibangun kaum muslimin.
Pada Milad Muhammadiyah ke-101 M/ 104 M ini, hadir sebagai tamu undangan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik Kabupaten Karawang, diantaranya Ketua DPD Partai Golkar H. Dadang S. Muchtar, Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, H. Deden Darmansah juga tokoh lainnya termasuk Praktisi Partai Golkar Solahudin Muftie juga TNI dan Polri. Acara ini mengusung tema �Pemetaan Gerakan Muhammadiyah Untuk Penceramah Dalam Membangun Kemandirian Bangsa�. (spn)