Dijelaskan koordinator aksi, Engkos Koswara, hak-hak atas tanah yang seharusnya didapat oleh para petani Telukjambe dan berbagai daerah lain malah dijadikan aset bisnis pejabat, para pejabat ini berneogisasi dengan para pengusaha untuk mengeruk keuntungan diatas penderitaan rakyat.
Dijelaskannya, pejabat negara sudah tidak punya lagi moral dan rasa malu, jauh untuk berpikir ingin melayani rakyat sesuai tugasnya. Tidak sesuai seperti amanat UUD 1945 pasal 33 (3) yang menyatakan, tanah dipergunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bahwa negara ini ada dan dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.
"Namun betapa ironis fenomena yang terjadi kini, pejabat negara yang digaji dengan menggunakan uang rakyat malah mengkhianati amanah rakyat, amanah UUD," ungkapnya.
Aksi demo ini, bertepatan dengan hari jadi Sepetak ke-6. Tak hanya ke kantor bupati, aksi massa ini pun berorasi di depan kantor BPN (Badan Pertanahan Negara) Kabupaten Karawang. Sebelumnya, ratusan pendemo ini 'long march' di Jln. Ahmad Yani dari Masjid Al Jihad menuju kantor bupati.
"Tuntutannya hanya satu sertifikasi tanah rakyat," tandasnya.
Sementara itu, orator aksi lainnya, Mustopa menyatakan, tanah bagi petani adalah persoalan hidup dan mati, diatas tanah bisa beribadah kepada Tuhan dan diatas tanah bisa mencari penghidupan, jika tanah-tanah yang menjadi hak rakyat itu itu direbut oleh penguasa untuk dijual kepada pengusaha, maka akan menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat.
"Kita meminta bupati dan wakil bupati pro rakyat, jangan hanya janji-janji tanpa realisasi," jelasnya. (spn)