KARAWANG, KarawangNews.com - Rapat koordinasi ini merupakan kegiatan yang pertama dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang yang mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendikan nasional, juga Perda No. 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan, serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Peserta yg mengikuti kegiatan ini sebanyak 435 orang terdiri dari unsur forum komunikasi pimpinan daerah dan para pimpinan perusahaan, serta para pengelola dan stakeholder pendidikan di Karawang.
Demikian kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Drs. H. Agus Supriatman, Senin (23/12/2013) siang. Maksud dan tujuan diselenggarakan rapat ini adalah untuk mewujudkan adanya komunikasi dan komitmen bersama dalam merealisasikan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam peningkatan pembangunan pendidikan di Karawang, karena pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemeritah orang tua dan masyarakat, termasuk dunia usaha dan industri.
Disdik dalam mendisain rencana program pendidikan tentunya bepedoman pada arah kebijakan RPJMD dan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Dalam RPJMD tersebut telah dijabarkan secara utuh rencana �stratek� bidang pendidikan, diantaranya menuntaskan program wajar dikdas 9 tahun dan pendidikan menengah universal, kemudian melakukan layanan pendidikan non formal informal, serta melakukan sistem tata kelola pendidikan yang difokuskan pada manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, juga terus melakukan pebinaan peran pemuda dan prestasi olahraga pelajar di Karawang.
Kemudian sasaran-sasaran program pendidikan tersebut tidak terlepas dari empat komponen, yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang meliputi kurikulum dan bahan pembelajaran sampai pelaksanaan evaluasi. Kedua, meliputi pemenuhan daya tampung dan dukungan manajemen, serta kultur sekolah yang mengacu pada delapan standar nasional pendidikan.
Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan menyediakan kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, pelatihan dan karir, serta kesejahteraan sampai kepada pemberian penghargaan juga perlindungan guru dan keempat adalah yang paling utama, yaitu melayani peserta didik dengan mempertimbangkan keterjangkaun, ketersediaan, kualitas dan kesetaraan juga kepastian serta jaminan.
Peserta didik pun dapat memilih jenis, jalur, jenjang pendidikan sesuai dengan potensi akademis minat dan bakatnya. Ini semua telah dijabarkan pada program dan sasaran untuk mewujudkan masyarakat Karawang yang cerdas terampil dan berbudi pekerti luhur, serta kompetitif berdasarkan iman dan taqwa.
Berdasarkan data per 31 Agustus 2013, diketahui jumlah sekolah dan madrasah yang negeri dan swasta di semua tingkatan sebanyak 1.345 lembaga dan satuan pendidikan tersebut didukung oleh ketersediaan guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) termasuk non PNS sebanyak 20.518 orang. Sedangkan untuk melayani peserta didik yang tersebar di Karawang sebanyak 353.013 murid.
Indikator keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 tahun untuk SD/MI sudah tuntas paripurna dengan angka partisi kasar 105,30% dan APM-nya mencapai 96, 33%. Sedangkan tingkat SMP/MTs atau yang sederajat baru mencapai tuntas madya dengan capaian APK 91. 47% dan APM- nya mencapai 66.43%. Untuk indikator pendidikan menengah universal sampai saat baru mau mencapai tuntas pratama karena APK baru mencapai 69.97% dan APM-nya baru mencapai 42.18% . Peningkatan indikator-indokator tersebut telah diikuti angka kelulusan ujian nasional tahun pelajaran 2012-2013, hasilnya Alhamdulilah, setiap tingkatan telah lulus 100%.
Perkembangan angka-anngka tersebut akan dapat mendorong terhadap peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) yang akan memberikan kontribusi konkrit terhadap peningkatan IPM (Indeks Prestasi Manusia) Karawang. Dalam beberapa tahun ini ada dua isu yang di pandang cukup berat yaitu infrastruktur dan mahalnya biaya pendidikan, tapi solusinya sudah dibantu oleh pemerintah daerah. Kini harapannya perusahaan dan industri pun dapat ikut membantu melalui program CSR untuk pendidikan di Karawang.
Sementara, infrasuktur pendidikan sangat diperlukan untuk pemenuhan aksibilitas perluasan dan pemerataan, karena beberapa sekolah masih memerlukan penambahan ruang kelas dan perlunya rehabilitasi serta penambahan unit sekolah baru. Tahun ini pemerintah daerah telah merealisasikan pembangunan tersebut dengan jumlah yang cukup banyak, pada tahun 2014 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang merencanakan pengadaan tanah di beberapa lokasi untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK.
"Meski bantuan fisik dari pemerintah daerah sudah cukup banyak, tapi belum semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi, maka bantuan dari program CSR-lah yang sangat diharapkan demi percepatan pembangunan pendidikan," kata Agus.
Selain itu, biaya pendidikan pada tingkat SMA/MA dan SMK tahun 2012 masih dibebankan kepada masyarakat dan mulai tahun 2013 biaya kebutuhan minimal di sekolah negeri maupun di sekolah swasta telah dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui program Biaya Operasional Perawatan Fasilitas (BOPF) Dikdasamen PNFI.
Sehingga, dapat dirasakan masyarakat biaya pendidikan di Karawang tidak lagi memberatkan orang tua siswa. Sedangkan BOPF Dikdasmen PNFI diawali tahun 2012 dengan biaya hanya Rp 3,7 milyar, kemudian tahun 2013 berkembang menjadi Rp 84 milyar. Selanjutnya, recana BOPF tahun 2014 memperhitungkan untuk kelas 10 dan kelas 11 di sekolah swasta, maka jumlahnya meningkat lagi hingga mencapai Rp 110 milyar.
Berdasarkan evaluasi anggaran tingkat Propinsi Jawa Barat, kepedulian pemerintah daerah terhadap bidang pendidikan di Karawang adalah yang tertinggi di Jawa Barat, karena di kabupaten/kota lainya hanya berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 450 ribu per siswa per tahun. Sedangan, di Karawang untuk SMK teknik telah dialokasikan per siswa per tahun sebesar Rp 1.840.000.
Dengan demikian, ditargetkan lulusan SMA/MA di Karawang dapat terserap di perguruan tinggi, sedangkan lulusan SMK yang siap pakai dan kompetitif diharapkan dapat terserap di pasar kerja di dunia usaha dan industri dalam dan luar negeri, khususnya berkesempatan kerja di kawasan industri yang ada di Karawang, sehingan masyarakat Karawang tidak hanya sebagi penonton di negerinya sendiri.
Selama ini, BOPF baru mengcover biaya untuk operasional sekolah, biaya perawatan kecil, biaya untuk fasilitas alat dan peralatan pendidikan, sedangkan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan maka banyak komponen yang harus dipersiapkan untuk kepentingan fisik dan pemenuhan alat peraga, seperti buku maupun peningkatan kompetensi gurunya melalui �in house training� dimasing-masing sekolah yang diharapkan adanya sentuhan CSR.
Berdasarkan evaluasi, selama ini program CSR dari beberapa perusahaan sudah berjalan, tapi sasarannya hanya pada ring satu, yaitu hanya untuk sekolah-sekolah yang dekat lokasinya dengan perusahaan saja. Berdasarkan data perusahaan yang mau dan mampu, serta peduli pendidikan diantaranya perusahaan Pindodeli, Toyota, Yamaha, Nissan, Pupuk Kujang termasuk Peruri. Kemudian berdasarkan analisis kebutuhn biaya per siswa per tahun untuk SD, SMP, SMA dibandingakan dengan jumlah bantuan pemerintah sudah mencukupi kebutuhan minimal.
Dengan begitu, untuk pengembangan sekolah yang lebih baik, diharapakan adanya sentuhan program CSR, terlebih berdasarkan analisis kebutuhan biaya di SMK per siswa per tahun ini, masih membutuhkan pembiayaan yang cukup tinggi, karena di SMK ada kegiatan-kegiatan praktek yang perlu ditunjang dengan alat-alat praktek yang memadai.
Selain mendapat bantuan fisik sekolah, perusahaan pun diharap bisa menerima siswa SMK melaksanakan praktek kerja lapangan, kemudian memberi kesmpatan kepada lulusan-lulusan SMK untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada Karawang. Sehingga, perusahaan bisa memberi optimal program CSR untuk membantu.
"Harapannya, setiap perusahaan bisa menjadi orang tua asuh dan sekolah menjadi anak asuh, sedangkan bantuan tersebut diharapkan langsung diberikan ke sekolah, tidak melewati dinas pendidikan dan dewan pendidikan," ucapnya, meminta pihak sekolah wajib mempertanggung jawabkan bersama komite sekolah sebagai internalisasi sumber daya di sekolah yang wajib memberikan dukungan dan kontrol.
(spn) 
