"Saya juga masih menunggu kejelasan PNPM tersebut untuk dilanjutkan apa tidaknya. Kalau seumpama tidak dilanjutkan banyak menimbulkan pengangguran intelektual. Didalamnya ada konsultan serta lainnya. Saya berharapn PNPM dapat dteruskan dengan pimpinan negara kita yang baru, agar swadaya masyaSKt terus ditingkatkan dalam melaksanakan program tersebut," kata Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Majalaya, AA Kurnia, di ruang kerjanya.
Kurnia menambahkan, PNPM Pedesaan tersebut sudah digulirkan oleh Pemerintah Pusat semenjak tahun 2009, pelaksanaan berupa fisik sebesar 75 persen seperti jalan lingkungan, drainase dan berupa 25 persen program simpan pinjam yang dikelola perempuan. Kalau PNPM dihilangkan, berarti hanya tinggal mengelola program simpan pinjam tersebut di masyaSKt. Selain itu, PTO yang digunakan masih PTO tahun 2012 dikarenakan PTO Tahun 2014 masih banyak yang kalimatnya tumpang tindih, sehingga harus dikaji ulang kembali sebelum digunanakan pelaksana di tingkat bawah.
"Pengesahan PTO 2014 sudah kemaren dilakukan, tanggal 30 juni 2014 akan segera dilaksanakan. Akan tetapi melalui hasil rapat kemaren di Cilamaya menolak melalui Asosiasi PNPM NKRI karena tidak dilibatkan dalam pembuatanya. Pengesahannya hanya secara sepihak dan masih banyak kalimat yang harus dikaji ulang, sehingga pelaksanaan dilapangan tidak bingung. UPK se Kabupaten Karawang juga masih menggunakan PTO terdahulu," ujarnya.
Dia melanjutkan, Anggaran tahun 2013 sudah dilakukan sesuai dengan pengajuan, tetapi anggaran untuk tahun 2014 masih menunggu untuk pencairan tahap 1. Seharusnya sekitar bulan Mei atau Juni sudah dilakukan pencaeran anggaran tersebut. Prioritas penggunaan anggaran tahun 2014 digunakan untuk drainase, jalan beton Desa Pasirmulya serta Desa Lemahmulya, dan pembangunan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, segera dilakukan pencaeran anggaran serta kejelasan program tersebut.
"Saya berharap PNPM Pedesaaan dapat terus berlanjut sehingga tidak menimbulkan pengangguran intelektual PTO harus dikaji kembali agar semua UPK PNPM dapat menerimannya. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar dapat saling menerima keputusan tersebut," katanya. (cr3)