�Namun, karena panjang jalan kita 1.500 km, ditambah ada bencana yang belum dibenahi maka perlu butuh waktu juga untuk menyelesaikan keseluruhannya untuk memperbaiki jalan itu dan jika ingin seluruh jalan bisa diperbaiki, anggarannya butuh puluhan triliun,� jelasnya, Senin (10/3) pada Rapat Nagri di Aula Husni Hamid, Pemkab Karawang.
Dijelaskannya, jalan yang ada di Kabupaten Karawang tidak semua milik kabupaten, maka kewenangan untuk memperbaikinya sesuai status kepemilikannnya seperti jalan interchange Karawang Barat milik kewenangan PT. Jasa Marga, kemudian untuk jalan baru Klari - Tanjungpura itu kewenangan Kementrian PU (Pekerjaan Umum) dan masih banyak yang lainnya yang jika diperbaiki oleh APBD Kabupaten Karawang akan menyalahi aturan, karena bukan peruntukannya.
Dengan bertambahnya terus performa APBD dari sejak tahun 2011 hanya 1,5 triliyun dan tahun 2014 APBD Karawang mencapai 3,3 triliun, maka kenaikannya sangat signifikan lebih dari 100 % selama 3 tahun ini, itu semua merupakan indikator keberhasilan pemerintah dan juga dukungan masyarakat.
Namun begitu, Kabupaten Karawang hanya menganggarkan sebanyak 6,51 % untuk ekonomi kerakyatan, ini diakui bupati, karena tidak ideal jika masyarakat diberi modal terlebih dahulu tanpa inovasi jelas. Untuk itu, bupati meminta masyarakat menentukan inovasi usaha mereka sebelum mengajukan modal usaha, karena permodalan ini tidak bisa diberikan begitu saja kepada masyarakat, mengingat jumlah anggaran yang masih kecil dan dana itu khusus diberikan kepada masyarakat yang terlihat mapan. (spn)