KARAWANG, KarawangNews.com - Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai demokrasi, Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Cabang Karawang menggelar seminar politik bertemakan �Optimalisasi Sistem Demokrasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat� di Aula Husni Hamid.
Nara sumber yang berkompeten di acara ini diundang dari Universitas Padjajaran (Unpad) Dr. Mahi M. Hikmat bersama Kepala Kesatuan Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Karawang, Sujana, juga elemen mahasiswa yang terdiri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Karawang.
Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Cabang Karawang, Masmuhyi Abdulah menjelaskan, Indonesia memang sudah cukup lama menganut sistem demokrasi, namun pertanyaannya kemudian, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan mensejahterakan masyarakat ataukah sistem demokrasi di negara ini hanya menguntungkan sekelompok elit saja, karena jika dilihat secara subjektif, demokrasi ini hanya menguntungkan beberapa elit saja.
"Keadaan Indonesia saat ini masih jauh dari baik, justru sebaliknya, Indonesia terus mengalami kemunduran dan masih jauh dari sempurna dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya," ujarnya.
Dia mencontohkan, banyak pemimpin dan politisi seringkali melupakan kewajibannya untuk memimpin negara dengan baik dan memakmurkan rakyatnya, mereka lebih mementingkan dirinya sendiri akan kekuasaan dan keserakahan yang akhirnya membuat mereka nekat untuk menjadi seorang koruptor akibatnya banyak nasib rakyat yang harus dikorbankan dari rakyat miskin menjadi semakin miskin dan pejabat yang kaya semakin berlimpah ruah hartanya.
"Padahal, esensi demokrasi ialah dari rakyat, untuk rakyat demi kesejahteraan rakyat, tetapi pada kenyataannya, jauh dari harapan yang dicita-citakan. Keadilan dan kesejahteraan hanya dirasakan oleh-oleh penguasa-penguasa saja," ungkapnya.
Sementara itu, Dr. Mahi M. Hikmat menjelaskan, di era demokrasi ini diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam menentukan sikap yang seharusnya dan menjalankan keadilan yang sewajarnya yang sesuai dengan esensi demokrasi.
"Pemerintah harus lebih memperdulikan rakyat dan memiliki visi dan misi yang jelas mengenai arah negara dalam menjalankan tugasnya dengan benar untuk mensejahterakan rakyat dan bersikap adil menindak para pejabat yang korup di hukum sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku. Sehingga, jika keadilan sudah ditegakan, baik dalam hukum, sosial dan ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta," paparnya. (ds)
Nara sumber yang berkompeten di acara ini diundang dari Universitas Padjajaran (Unpad) Dr. Mahi M. Hikmat bersama Kepala Kesatuan Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Karawang, Sujana, juga elemen mahasiswa yang terdiri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Karawang.
Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Cabang Karawang, Masmuhyi Abdulah menjelaskan, Indonesia memang sudah cukup lama menganut sistem demokrasi, namun pertanyaannya kemudian, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan mensejahterakan masyarakat ataukah sistem demokrasi di negara ini hanya menguntungkan sekelompok elit saja, karena jika dilihat secara subjektif, demokrasi ini hanya menguntungkan beberapa elit saja.
"Keadaan Indonesia saat ini masih jauh dari baik, justru sebaliknya, Indonesia terus mengalami kemunduran dan masih jauh dari sempurna dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya," ujarnya.
Dia mencontohkan, banyak pemimpin dan politisi seringkali melupakan kewajibannya untuk memimpin negara dengan baik dan memakmurkan rakyatnya, mereka lebih mementingkan dirinya sendiri akan kekuasaan dan keserakahan yang akhirnya membuat mereka nekat untuk menjadi seorang koruptor akibatnya banyak nasib rakyat yang harus dikorbankan dari rakyat miskin menjadi semakin miskin dan pejabat yang kaya semakin berlimpah ruah hartanya.
"Padahal, esensi demokrasi ialah dari rakyat, untuk rakyat demi kesejahteraan rakyat, tetapi pada kenyataannya, jauh dari harapan yang dicita-citakan. Keadilan dan kesejahteraan hanya dirasakan oleh-oleh penguasa-penguasa saja," ungkapnya.
Sementara itu, Dr. Mahi M. Hikmat menjelaskan, di era demokrasi ini diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam menentukan sikap yang seharusnya dan menjalankan keadilan yang sewajarnya yang sesuai dengan esensi demokrasi.
"Pemerintah harus lebih memperdulikan rakyat dan memiliki visi dan misi yang jelas mengenai arah negara dalam menjalankan tugasnya dengan benar untuk mensejahterakan rakyat dan bersikap adil menindak para pejabat yang korup di hukum sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku. Sehingga, jika keadilan sudah ditegakan, baik dalam hukum, sosial dan ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta," paparnya. (ds)