Kata bupati, di jajaran pemerintah daerah, keberadaan Perda ini diharap dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi serta efektifitas.
Untuk itu, dengan ditetapkannya Perda tower ini secara definitif jajaran pemerintah daerah, DPRD dan pihak-pihak terkait lainnya bisa mulai melaksanakan langkah-langkah kongkrit untuk mencegah permasalahan pendirian menara tower, yang tidak pada tempatnya agar di relokasi dan ditertibkan. (rls)