 |
| Ali Maskur Musa bersama pengurus KNPI Karawang. |
"Saya sudah memeriksa 17 perusahaan yang diduga telah melakukan pencemaran terhadap Sungai Citarum dan akan melanjutkan ke wilayah hilir yang memang masuk daerah Kabupaten Karawang. Kalau memang terbukti saya akan langsung melaporkannya ke bareskrim," katanya, di acara workshop pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dan Non B3 di Gedung Singaperbangsa lantai III, Selasa (25/2/2014) siang.
Terkait permasalahan lingkungan hidup di Karawang, BPK RI menghimbau kepada bupati untuk konsen terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya dibidang pertanian
dan Sungai Citarum.
"Permasalahan di Karawang ini adalah alih fungsi lahan dari lahan-lahan produktif untuk kepentingan industri. Sehingga mengganggu ketahanan pangan di Indonesia, karena itu saya meminta kepada bupati memegang teguh mana yang menjadi tata ruang lahan pertanian berkelanjutan dan tidak boleh dipindahkan untuk kepentingan industry," paparnya.
Kata dia, tingkat polusi dan pencemaran di Karawang secara umum sudah sangat meningkat karena menurut data yang saya dapatkan banyak perusahaan yang membuang limbahnya ke Sungai Citarum di Karawang," jelasnya.
Dia juga menyatakan, dalam dunia kepemimpinan idealnya pemimpin harus bisa memiliki konsep pro terhadap pertumbuhan pembangunan industri dan pro terhadap lingkungan hidup, karena jika dibandingkan penerimaan pendapatan daerah itu tidak besar kalau daerah tersebut juga harus mengeluarkan pengelolaan lingkungan hidup yang telah rusak, jadi percuma saja industri berkembang pesat, tetapi lingkungan hidup rusak.
"Bukti yang jelas bagaimana kerusakan alam ini meningkat setiap tahunnya itu yakni dulu BNPB dialokasikan anggaran Rp1,5 trilyun dan saat ini sudah lebih dari Rp 6,5 trilyun negara mengalokasikan dananya terhadap penanggulangan bencana," ujarnya.
Menyangkut masa depan lingkungan hidup di Indonesia hubungannya dengan ketahanan pangan (pertanian) dan menjaga tata ruang serta ekosistem, sama halnya juga di Karawang. Pihaknya terus mengawasi beberapa hal terutama perusahaan yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya.
Kata dia, ketersediaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia mulai menurun dari tahun ke tahun, ini disebabkan ekploitasi tanpa henti dengan tidak adanya reklamasi setelahnya.
"10 tahun yang lalu Indonesia termasuk dalam Organisasi OPEC, negara yang mengekspor minyak. Tapi saat ini kita bukan bagian dari OPEC dan bahkan mengimpor minyak dari luar, kenapa bisa terjadi demikian? Kondisi ini disebabkan SDA kita tidak diolah dengan baik. Bahkan, dikhawatirkan nantinya generasi selanjutnya tidak akan bisa merasakan nikmatnya SDA Indonesia tidak punya minyak, batu bara dan lain- lain," ungkapnya.
Terkait dengan ketahanan pangan, jangan sampai kita kembali mengimpor beras dari negara-negara tetangga, yaitu Negara Vietnam dan Thailand. Beberapa bulan yang lalu Indonesia dikejutkan dengan impor illegal beras yang jumlahnya sekitar 16 ribu ton yang tentu menyebabkan persaingan harga yang akan menimbulkan kerugian bagi para petani, khususnya di Karawang.
Sementara itu, Bupati H Ade Swara menyatakan, Pemkab Karawang saat ini sedang berkonsentrasi dalam segi pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, pemerintah pusat mengarahkan pembangunan kawasan industri di Karawang. Sementara, komitmen Pemkab Karawang tetap harus menjaga lahan pertaniannya.
"Kami da meminta arahan dari pemerintah pusat dari segi pengelolaan lingkungan hidup. Dimana, saat ini pemerintah pusat mengarahkan pembangunan kawasan industrinya di Karawang. Disisi lain kami harus memperhatikan lahan pertanian di Karawang," ujarnya.
Workshop Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Karawang ini mengusung tema lingkungan hidup dengan mengundang narasumber dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Ali Masykur Musa, Deputi 1V Bidang Pengeloaan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia, Sayid Muhadhar dan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran, Suharsono dari BPLHD Provinsi Jawa Barat.
Workshop ini pun dihadiri juga Bupati Karawang, H Ade Swara beserta jajaran pemerintahan, Polres Karawang serta peserta dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perusahaan di beberapa kawasan industri di Karawang yang turut hadir dalam workshop tersebut. (spn)