"Kalau mensosialisasikan boleh, agar masyarakat tidak golput, juga agar memilih calon legislatif yang dikenal, jangan yang tidak dikenal, ucapnya.
Kata dia, aturan larangan ini mengacu pada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak boleh berkampenye selama Pemilu berlangsung dan tentunya guru PNS ini akan mendapat sanksi administrasi jika ketahuan berkampanye di jadwal kampanye yang telah ditetapkan KPU, yakni mulai tanggal 16 Meret 2014 hingga pencoblosan Pemilu.
"Karena kita pegawai negeri, itu dilarang dan pasti ada sanksi administrasi. Kalau sekarang sosialisasi tidak apa-apa, tetapi sosialisasi agar tidak golput. Jadi, kita juga harus membantu masyarakat agar mensukseskan Pemilu ini," jelasnya. (spn)