SUBANG, KarawangNews.com - Pengumuman kelulusan tenaga honorer kategori II sudah tersebar, Kabupaten Subang mendapat 'jatah' sebanyak 1.612 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hasil itu disambut gembira oleh publik, di lain pihak mereka mempertanyakan keabsahan hasil itu.
Rabu (11/2/2013) malam kemarin menjadi berkah bagi 1.612 bagi CPNS yang dinyatakan lulus, senyum dan tawa pun mengembang di bibir mereka yang namanya tercantum dalam pengumuman. Ucapan selamat, baik melalui pesan singkat maupun berjabat tangan di darat membanjiri mereka. Wajar, karena sebagian orang memahami status PNS menjadi babak baru kehidupan.
Staff KPU Sholihin misalnya. Sudah tahunan dia mengabdi di kantor itu dengan status honorer. Dia tampak sumringah saat mengetahui namanya tercantun dalam pengumuman kelulusan. "Alhamdulillah lulus," kata Sholihin dengan senyum mengembang.
Berbeda dengan Sholihin, Moch Nurwibowo bersikap lain, ia menyatakan hasil kelulusan itu patut dicurigai ada indikasi manipulasi data. Anggota DPRD dari PDIP itu menyatakan, pada saat uji publik hanya ada 6.000-an yang mengikuti, tetapo secara mengejutkan data yang muncul bertambah menjadi 7.200-an.
"Ada indikasi tidak sesuai dengan hasil uji publik, ada penambahan data. Ini ada indikasi manipulasi data K2 oleh oknum-oknum tertentu," kata Nurwibowo.
Pernyataan Bowo itu bukan sekedar berpendapat, ia berjanji akan mengkaji data itu. Bahkan yang membuat Bowo aneh, justru yang lulus didominasi mereka yang tidak pernah mengabdi. Di lain pihak, tegas Bowo, DPRD dan Pemkab sepakat, rekrutmen PNS setiap tahunnya tidak melebihi angka 500 untuk efesiensi anggaran.
"Kita akan kaji, kalau sesuai uji publik ya tidak masalah, tapi nyatanya banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak lulus. Program kita bersama Pemkab Subang sebanyak 1.000 untuk dua gelombang, saya keberatan dan saya tidak hanya akan sekedar mengkaji hasil kelulusan, tetapi akan menginisasi untuk mengambil hak angket atas hasil kelulusan itu," pungkasnya.
Sementara Bupati Subang Ojang Sohandi mengatakan, berat untuk menanggung beban ribuan PNS katagori II tersebut yang baru saja dinyatakan lulus. Apalagi pada saat ini jumlah PNS di Subang sudah mencapai 14 ribu-an.
"APBD kita saat ini hanya Rp 1,7 trilun, kalau 1.600 CPNS itu semua diangkat tentunya akan mengganggu pembangunan yang ada di Kabupaten Subang," paparnya.
Namun begitu, dikatakan Ojang, pihaknya belum menerima secara resmi. Ia mengemukakan dirinya tahu hasil CPNS itu dari website kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
"Saya dapat informasinya baru dari internet dan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengumumkan kepada masyarakat. Saya sudah menugaskan BKD agar mendatangi BKN untuk meminta data yang akurat. Kalau pun saat ini nama-nama yang lolos sudah beredar lewat selebaran, itu paling dapat dari internet," ujar Ojang. [tinjau]
Rabu (11/2/2013) malam kemarin menjadi berkah bagi 1.612 bagi CPNS yang dinyatakan lulus, senyum dan tawa pun mengembang di bibir mereka yang namanya tercantum dalam pengumuman. Ucapan selamat, baik melalui pesan singkat maupun berjabat tangan di darat membanjiri mereka. Wajar, karena sebagian orang memahami status PNS menjadi babak baru kehidupan.
Staff KPU Sholihin misalnya. Sudah tahunan dia mengabdi di kantor itu dengan status honorer. Dia tampak sumringah saat mengetahui namanya tercantun dalam pengumuman kelulusan. "Alhamdulillah lulus," kata Sholihin dengan senyum mengembang.
Berbeda dengan Sholihin, Moch Nurwibowo bersikap lain, ia menyatakan hasil kelulusan itu patut dicurigai ada indikasi manipulasi data. Anggota DPRD dari PDIP itu menyatakan, pada saat uji publik hanya ada 6.000-an yang mengikuti, tetapo secara mengejutkan data yang muncul bertambah menjadi 7.200-an.
"Ada indikasi tidak sesuai dengan hasil uji publik, ada penambahan data. Ini ada indikasi manipulasi data K2 oleh oknum-oknum tertentu," kata Nurwibowo.
Pernyataan Bowo itu bukan sekedar berpendapat, ia berjanji akan mengkaji data itu. Bahkan yang membuat Bowo aneh, justru yang lulus didominasi mereka yang tidak pernah mengabdi. Di lain pihak, tegas Bowo, DPRD dan Pemkab sepakat, rekrutmen PNS setiap tahunnya tidak melebihi angka 500 untuk efesiensi anggaran.
"Kita akan kaji, kalau sesuai uji publik ya tidak masalah, tapi nyatanya banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak lulus. Program kita bersama Pemkab Subang sebanyak 1.000 untuk dua gelombang, saya keberatan dan saya tidak hanya akan sekedar mengkaji hasil kelulusan, tetapi akan menginisasi untuk mengambil hak angket atas hasil kelulusan itu," pungkasnya.
Sementara Bupati Subang Ojang Sohandi mengatakan, berat untuk menanggung beban ribuan PNS katagori II tersebut yang baru saja dinyatakan lulus. Apalagi pada saat ini jumlah PNS di Subang sudah mencapai 14 ribu-an.
"APBD kita saat ini hanya Rp 1,7 trilun, kalau 1.600 CPNS itu semua diangkat tentunya akan mengganggu pembangunan yang ada di Kabupaten Subang," paparnya.
Namun begitu, dikatakan Ojang, pihaknya belum menerima secara resmi. Ia mengemukakan dirinya tahu hasil CPNS itu dari website kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
"Saya dapat informasinya baru dari internet dan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengumumkan kepada masyarakat. Saya sudah menugaskan BKD agar mendatangi BKN untuk meminta data yang akurat. Kalau pun saat ini nama-nama yang lolos sudah beredar lewat selebaran, itu paling dapat dari internet," ujar Ojang. [tinjau]