Dijelaskannya, Pemkab Karawang telah memberikan Biaya Operasional Perawatan dan Fasilitas (BOPF) untuk sekolah negeri dan swasta se-Kabupaten Karawang. Dengan begitu, DPRD Karawang akan menyampaikan usulan agar Pemkab membuat anggaran APBD khusus untuk mensejahterakan guru-guru swasta se-kabupaten.
"Saya mendorong kepada bupati agar APBD untuk kesejahteraan guru swasta ini dibahas secara seksama di eksekutif dan saya sebagai Ketua DPRD di legislatif akan menggolkan itu untuk kesejahteraan guru swasta di Kabupaten Karawang, karena seperti kita ketahui pendidikan bukan hanya tanggungjawab sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta," jelasnya.
Sementara itu, Mukerkab BMPS ini membahas soal komitmen sekolah-sekolah swasta untuk mewujudkan kualitas, aksebilitas dan relevansi peningkatan penyelenggaraan, pengelolaan serta pelayanan sekolah atau madrasah swasta di Karawanng. Mukerkab BMPS ini dihadiri sekitar 500 orang dari pengurus yayasan dan kepala sekolah swasta se-kabupaten. (spn)